telusur.co.id -Diduga kurang maksimal dalam pelayanan, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara(Sumut), Partai PKB, Ir loso mena sorot kenerja pelayanan UPT kantor Samsat Sei Rampah terutama pelayanan protokol kesehatan (Prokes) kepada masyarakat dalam berurusan pajak kendaraan.

" Saya merasa kecewa dengan pelayanan kantor UPT Samsat Sei Rampah terutama dalam memberikan pelayanan protokol kesehatan (Prokes) yang tidak diterapkan kepada mereka malah sebaliknya mereka menanyakan terlebih dahulu soal pengurusan pajak,"sebut Loso mena yang juga anggota Komisi C Sumut davil IV di Sei Rampah, Selasa(2/3).

Loso Mena mencurigai dengan adanya dugaan di kantor UPT Samsat Sei Rampah yang rawan calo dalam pengurusan pajak kendaran. Sehingga dalam memberikan pelayanan protokol kesehatan yang seharusnya terlebih dahulu dilakukan, malah sebaliknya menanyakan soal pengurusan"tambahnya.

Awalnya, lanjut Loso yang juga 
asli putra Serdang Bedagai akan melakukan pembayaran pajak saat akan memasuki pintu UPT Samsat Sei Rampah, tiba tiba datang seorang petugas yang melangsung menanyakan "bayar pajak pak -bayar pajak".ucap loso Mena menirukan seorang petugas Samsat.

"Seharusnya mereka memberikan pelayanan protokol kesehatan bukan menanyakan pengurusan pajak. Kita lihat Termogan sudah tidak berfungsi (mati-red), begitu juga pihak petugas juga tidak memakai masker. Gimana mau Pandemi ini akan berkurang sedangkan pelayanan Prokes kesehatan untuk masyarakat tidak dilakukan"ungkap Loso Mena 
yang merasa kecewa terhadap pelayanan kantor UPT Samsat 
Sei Rampah.

Ia menegaskan, dirinya akan merekomudasikan melayangkan kepada komisi C Sumut guna melakukan pemanggilan Kepala Kantor UPT Samsat Sei Rampah guna menggelar RDP di Kantor DPRD Sumut"pungkas Loso Mena.

Mengangapi hal ini,Kepala Unit Pelayanan Terpadu Sei Rampah Drs.Philips Hutabarat saat di konfirmasi Wartawan, Selasa (2/3) mengatakan sudah melaksanakan sesuai dengan Prokes.

"Kita sudah melaksanakan sesuai dengan prokes,"sebut Philips Hutabarat.

Namun saat disinggung, bahwa 
hal ini sesuai pantuan anggota DPRD Sumut secara langsung di kantor UPT Samsat Sei Rampah yang melihat pelayanan kantor UPT Samsat Sei Rampah kurang maksimal. "Kepala UPT Samsat enggan berkomentar.